Tak Hanya Tahun Ini, Sri Mulyani Sudah Berkali-kali Blokir Anggaran

Kipas Blower, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal tahun ini mengambil kebijakan yang secara otomatis menyesuaikan atau membekukan anggaran seluruh kementerian dan lembaga sebesar lima persen dari setiap anggaran. Total anggaran yang dibekukan mencapai Rp50,14 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Denis Surjanto menjelaskan, Sri Mulyani membuat blok anggaran ini atas perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menjelaskan, kondisi geopolitik global saat ini dapat mempengaruhi perekonomian global. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi terhadap berbagai potensi dan peluang yang mungkin muncul. Hal inilah yang memaksa Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian secara otomatis.

Selain itu, Denis juga menyebut pembekuan anggaran berhasil menjaga stabilitas anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) dalam beberapa tahun terakhir. Dan (penyesuaian otomatis) efektif menjaga stabilitas APBN tahun 2022 dan 2023 (saat Covid-19), kata Denis.

Namun banyak pihak yang menilai pembekuan anggaran tersebut hanya kedok agar Presiden Joko Widodo bisa menggunakan sisa dana untuk program bansos. Apalagi, berdasarkan surat Menteri Keuangan Shri Mulyani kepada seluruh pimpinan kementerian dan departemen yang salinannya diperoleh Tempo, pembekuan anggaran tidak berlaku untuk program bantuan sosial atau program pengembangan ibu kota negara. .

Pemblokiran anggaran ini bukan kali pertama terjadi. Kementerian Keuangan telah memblokir sejumlah anggaran pada tahun 2023. Kebijakan tersebut sempat membuat Menteri Sosial Risma Trimaharini mengeluhkan anggaran bansos atau kesejahteraan tahun 2023 sebesar Rp 412 miliar diblokir Kementerian Keuangan. Risma menyebutkan anggaran Kemensos pada tahun 2023 mencapai Rp78,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sejauh ini sudah ditutup sebesar Rp 412 miliar. Risma pun menyampaikan keluh kesahnya kepada Shri Mulyani. “Saya bilang ke Menkeu, ‘Bu, kalau DPR menyetujui, kita lanjutkan.’ Termasuk bansos lho, diblokir Rp 400 miliar,” kata Risma pada 8 Februari 2023.

Sri Mulyani juga memangkas anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 20,45 triliun pada tahun 2022. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi berbagai peristiwa yang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya adalah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang dapat menghambat laju pemulihan perekonomian nasional.

Lagi-lagi kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan pemerintah. Bahkan, Sri Mulyani sempat dikritik pimpinan Konvensi Permusyawaratan Rakyat (PCC) karena mengurangi anggaran lembaga tersebut. Kritik tersebut pertama datang dari Wakil Ketua DPR RI Fadel Muhammad, kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengamininya.

“Kewenangan anggaran MPR sudah berulang kali mengundang Sri Mulyani dalam rapat-rapat membahas revisi anggaran penanggulangan Covid-19. Namun tidak semua yang diundang hadir,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangan resmi, Rabu, 1 Desember. 2021.

Ketidakikutsertaan Shri Mulyani dalam dua pertemuan dengan badan anggaran Republik Tajikistan juga mendorong Fadel Muhammad menyarankan kepada Presiden Chokovi agar Shri Mulyani dicopot dari jabatannya. Ia menilai Menteri Keuangan tidak menghormati lembaganya.

Tahun lalu, Shri Mulyani menjelaskan penyesuaian atau penutupan anggaran secara otomatis dilakukan dengan mengacu pada skala prioritas belanja kementerian dan lembaga. Berdasarkan catatan Tempo, saat pelaksanaannya, Kementerian dan Departemen sendiri mengusulkan penutupan kegiatan/rincian keluaran (KRO)/rincian keluaran (RO)/rekening sesuai besaran penyesuaian otomatis masing-masing K/L.

Sedangkan kegiatan penutupan yang diprioritaskan adalah biaya personel yang dapat dioptimalkan dan biaya material yang dapat dioptimalkan. Pengeluaran pegawai ini didahulukan dari pengeluaran tantiem, perjalanan dinas, paket rapat, pengeluaran untuk pos operasional lainnya dan pengeluaran untuk pos non operasional lainnya. Lalu ada biaya utama yang bisa dioptimalkan, bansos yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum lengkap dokumen pendukung pelaksanaannya hingga akhir semester I 2023.

Sedangkan anggaran yang tidak termasuk dalam kebijakan penyesuaian otomatis adalah belanja terkait bantuan sosial tetap, termasuk penerima manfaat Iuran Jaminan Kesehatan (PBI), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako. Yang juga tidak termasuk adalah biaya yang berkaitan dengan tahapan pemilu, biaya kontrak multi-tahun, dan biaya ketersediaan layanan.

Shri Mulyani mengatakan, pengecualian tersebut dilakukan untuk menjaga alokasi prioritas belanja dan menjaga fungsi APBN sebagai alat perlindungan sosial masyarakat rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Ratu Raden

Pilihan Redaksi: Apakah Sosok Basuki Hadimuliyono yang Tak Didampingi Jokowi di Pembukaan Tol Bukti Lemahnya Kabinet?

Eric Tahir mengaku tak paham mengapa program bansos yang baru saja diluncurkan pemerintah dipertanyakan. Lagi

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bansos dipolitisasi untuk kepentingan pribadi Presiden Jokowi dalam pemilu. Lagi

Kepala Bapanas Arief Prasetio Adi mengatakan, petani sangat senang karena harga gabah saat ini sedang tinggi. Lagi

Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) kembali meminta Sri Muliani Indrawati mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Lagi

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Mengapa? Lagi

Menteri BUMN Eric Tahir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ia mengatakan kenaikan harga pangan terkait dengan kondisi geopolitik global, namun pemerintah Indonesia hadir untuk memberikan bantuan. Lagi

Menteri Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ketiga pakar hukum tata negara di film “Suara Kotor” itu adalah orang-orang yang sangat jujur. Lagi

Menteri BUMN Eric Tahir menolak politisasi bansos. Menurutnya, bansos merupakan program lama, namun mengapa kini ramai digaungkan? Lagi

Film “Suara Kotor” menampilkan kebijakan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran. Demikian jawaban perwakilan resmi timnas, Amin. Lagi

Para ekonom berpendapat bahwa kebijakan auto-regulatory harus dirancang untuk mengantisipasi penurunan pendapatan pemerintah. Lagi